Platform Barisan Nusnatara

Platform Barisan Nusantara tentang Kedaulatan Pangan adalah: “Perencanaan produksi yang baik dikombinasikan dengan berbagai kebijakan ekonomi dan moneter serta perdagangan luar negeri akan mampu mengoptimalkan dua arah yang seolah berlawanan. Kemandirian petani dengan meningkatkan pendapatan riil petani di satu sisi dan ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh rakyat di sisi lain.”

Arah dan kebijakan utama yang direkomendasikan untuk Pemerintahan periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pemetaaan dan peningkatan produksi pangan menggunakan perencanaan terpadu dengan pelaksanaan yang konsisten, antara lain meliputi: penangkaran benih, sinergi teknologi tinggi dan madya serta tepat gunan di ranah produksi, infrastruktur pertanian, kelembagaan pertanian serta pengamanan dan perluasan lahan pertanian.

2. Peningkatan produksi domestik diprioritaskan untuk kedaulatan pangan nasional, khususnya pangan utama dengan petani sebagai pusat pembangunan kemandirian pertanian.

3. Regulasi ekspor dan impor bahan pangan dilakukan dengan perspektif jangka panjang yang mengutamakan pertimbangan kedaulatan pangan nasional dibandingkan pertimbangan ekonomis jangka pendek.

4. Pengembangan industri penopang kedaulatan pangan diarahkan menjadi andalan perekonomian nasional.

Platform Barisan Nusantara tentang Kedaulatan Energi dinyatakan dalam beberapa poin berikut.

1. Adanya sinergi paradigmatik pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam serta Lingkungan Nasional berbasis kedaulatan nasional untuk kemaslahatan rakyat banyak tanpa meninggalkan kearifan lingkungan serta pembangunan ekonomi di era global.

2. Pasokan energi ditangani melalui kebijakan yang terpadu dan terkoordinasi pada semua level pemerintahan.

3. Harga energi ditekan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan energi.

4. Upaya mengatasi ketimpangan tinggi antar kelompok masyarakat mengakses energi dan ketimpangan ketersediaan energi antar daerah dilakukan dengan regulasi yang tepat, tidak diserahkan kepada kekuatan pasar, yang hanya menjadi variablel pertimbangan.

5. Pemetaan ulang Potensi, Cadangan Terbukti, dan Optimalisasi pemanfaatan SDA dan Energi bagi perekonomian domestik terkait erat dengan eliminasi peran pihak asing dalam berbagai aspek pengelolaannya.

6. Pengelolaan SDA dan energi berkedaulatan akan dilakukan dalam perspektif yang sensitif lingkungan hidup.

Platform Barisan mengenai Pengembangan Industri berbasis kewilayahan dan lokalitas, dinyatakan sebagai berikut:
1. Percepatan industrialisasi bahan dasar dan substitusi impor, seperti industri baja, peralatan industri baja, tekstil, makanan, mobil nasional, motor nasional, pariwisata, telematika, unggulan berbasis lokalitas batik, biokimia baru, jamu, herbal, dan lainnya.
2. Pengembangan Desain Klaster Industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan industri hulu dan hilir maupun antara pusat perkembangan ekonomi dengan wilayah penyangganya.
3. Pengembangan Industri pertahanan-keamanan, perkeretaapian, perkapalan dan perikanan strategis, berbasis keseimbangan teknologi tinggi dan madya.
4. Inovasi produksi dalam negeri berbasis kehutanan, pertanian dan energi berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan rakyat untuk keamanan ekologis, mengembangan pertanian dan perkebunan berbasis rakyat melalui pengembangan lahan-lahan baru maupun desa-desa lumbung nasional, pusat-pusat nelayan mandiri, pusat-pusat pertambangan rakyat.

Platform Barisan tentang Pengembangan Teknologi adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan teknologi dilakukan dengan mensinergikan potensi dunia ilmiah dan kalangan bisnis, agar produktivitas bisa terus ditingkatkan.
2. Pemerintah harus lebih menghargai para ilmuwan dan karya mereka, serta apresiasi masyarakat terhadap teknologi terus didorong kuat.
3. Kebangkitan Teknologi Indonesia dicanangkan dengan target pengembangan industri vital negara dan industri unggulan lokal, baik berbentuk Teknologi Tinggi, Madya maupun Tepat Guna.
4. Nilai-nilai luhur agama dan kebijakan lokal menjadi salah satu pedoman yang dipatuhi dalam pengembangan iptek.
5. Pengembangan iptek dilakukan melalui tahap-tahap yang lebih memperhitungkan potensi alam dan masyarakat lokal, terutama dikuatkan pada kemandirian nasional seperti penopang kedaulatan pangan, energi, infrastruktur dan transportasi nasional.
6. Pendirian pusat pengembangan teknologi tepat guna dan mudah diakses masyarakat akan didirikan secara sinergis dengan upaya pengembangan komoditas unggulan lokal.

Platform Barisan tentang Karakter Bangsa, Pendidikan dan Anti Korupsi terdiri dari beberapa hal berikut.

1. Pembentukan Karakter Bangsa berbasis Kepercayaan Diri, Visioner, Jujur, dan Amanah terutama melalui jalur Pendidikan.

2. Pembenahan kelembagaan birokrasi dan perbaikan kualitas aparat pemerintahan menjadi sesuatu yang mutlak dan akan dilakukan secara terus menerus.

3. Penyederhanakan birokrasi dijalankan konsisten disertai dengan informasi luas bagi masyarakat agar mengetahui tentang hal tersebut.

4. Demokratisasi yang substansial, bukan semata procedural, didorong sampai ke masyarakat lapisan bawah. Dikembangkan kebudayaan politik yang terbuka untuk kontrol dan koreksi.

5. Menekankan aspek kualitas penanganan masalah korupsi dibandingkan aspek kuantitasnya. Diikuti oleh pendidikan moral anti korupsi dilakukan secara masif, disinergiskan dengan penanaman nilai-nilai agama, terutama bagi generasi muda.

Platform Barisan tentang Kebijakan Investasi dan Pembangunan Infrastuktur adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan investasi di Indonesia diarahkan dengan perencanaan yang jelas yang dilaksanakan secara konsisten.

2. Upaya menarik investasi asing dilakukan secara proporsional dengan dasar penguatan fundamental domestik.

3. Pemerintah aktif menjembatani pihak dunia usaha dan para pekerja agar tercipta iklim produksi yang kondusif.

4. Pembangunan infrastruktur direncanakan dengan baik sebagai prioritas investasi berperspektif jangka panjang.

5. Pemerintah akan mendorong dan memberi kemudahan bagi investasi yang terkait komoditas unggulan lokal.

6. Sumber dana investasi dalam negeri akan dioptimalkan.

7. Pengembangan Infrastruktur harus dapat memberikan pola pengembangan Desain Klaster Industri pro Keberpihakan, Kemandirian dan Kedaulatan, baik untuk meningkatkan keterkaitan industri hulu dan hilir maupun antara pusat perkembangan ekonomi dengan wilayah penyangganya.

8. Pengembangan infrastruktur berbasis kelautan-kepulauan dengan prioritas kedaulatan kesempatan investasi maupun kreasi dan penggunaan teknologi dalam negeri oleh dunia usaha dengan model yang didesain sedemikian rupa sehingga dapat memacu keseimbangan kepemilikan.

9. Pengembangan jalur infrastruktur terpadu berbasis koridor kelautan dan kepulauan dengan pertimbangan kedaulatan investasi, teknologi maupun keikutsertaan dunia usaha yang berkeadilan

Platform Barisan tentang Kemiskinan dan Pengangguran adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar penduduk Indonesia masih miskin atau tengah berjuang agar tidak menjadi miskin. Pertimbangan dan prioritas terpenting dalam pengelolaan ekonomi negara adalah untuk mengatasi persoalan tersebut.

2. Lebih dari separuh penduduk Indonesia tergolong tidak sejahtera. Perbaikan diarahkan pada ketersediaan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau, agar terpenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat.

3. Program penanggulangan kemiskinan pemerintah musti dirancang secara benar dan dijalankan secara efektif dan efisien.

4. Kebijakan anti kemiskinan dalam jangka panjang berorientasi pada peningkatan pendapatan riil tiap keluarga.

5. Problem pengangguran akan ditangani melalui kebijakan ekonomi yang secara langsung berorientasi untuk mengatasi pokok permasalahannya.

6. Perbaikan atas status pekerjaan mayoritas pekerja yang tergolong pekerja informal dilakukan dengan perspektif multidimensi, termasuk dimensi hukum dan politik.

7. Kecenderungan peningkatan pengangguran terdidik akan diperbaiki dengan lebih mendekatkan dunia perguruan tinggi kepada dinamika perekonomian serta kehidupan nyata dari rakyat kebanyakan.

8. Perlindungan kepada pekerja akan disertai dengan koordinasi yang baik bersama pihak pengusaha.

9. Perbaikan kondisi pertanian secara menyeluruh sebagai prasyarat mutlak pengentasan masalah pengangguran

Platform Barisan tentang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari beberapa hal berikut ini:

1. Peningkatan akses kaum perempuan kepada pendidikan harus mendapat prioritas utama.

2. Peraturan perundang-undangan diperjelas dan dipertegas untuk mencegah diskriminasi akses pekerjaan dan kondisi kerja.

3. Edukasi masyarakat mengenai kesetaraan dan keadilan gender dilakukan secara lebih intensif, terutama kepada keluarga miskin dan nyaris miskin.

4. Penegakkan hukum yang tegas atas perkara kekerasan dalam rumah tangga dimana korbannya kebanyakan adalah kaum perempuan, termasuk anak perempuan.

5. Peran perempuan dalam dinamika politik akan didorong semakin kuat dan dilindungi oleh perundang-undangan

Platform Barisan mengenai Pembangunan Pedesaan dinyatakan sebagai berikut:

1. Pembangunan sektor pertanian akan lebih diperhatikan, bahkan akan sangat diandalkan perekonomian nasional di masa mendatang. Pengembangan kemandirian petani akan menjadi prioritas utama.

2. Pembangunan ekonomi akan lebih berorientasi kepada pengembangan pedesaan, dan tidak bias perkotaan.

3. Kebijakan pembangunan perdesaan dilaksanakan secara lebih partisipatif dan mengutamakan potensi lokal.

4. Pengembangan infrastruktur fisik dan kelembagaan ekonomi kawasan perdesaan dipercepat, disertai dengan transformasi iptek yang memadai.

5. Dalam jangka lima tahun ke depan, ditawarkan empat rencana strategis yang terintegrasi dengan model lainnya. Pertama, dukungan kelembagaan dari segi pendanaan serta pendampingan usaha tani mulai dari pra produksi hingga pasca produksi, dengan merevitalisasi lembaga Koperasi yang berpusat pada kepentingan petani. Kedua, melepaskan petani dari belenggu dominasi korporasi dengan pengembangan model usaha tani pada skala mikro yang berpihak petani berdasarkan lokalitas petani. Ketiga, reskonstruksi teknis akuntansi yang menjadi alat pemenuhan laba usahatani dan Nilai Tukar, disertai edukasi Petani untuk menjauhi gaya hidup konsumeris, serta memiliki kemampuan “wealth asset management”. Keempat, mengembangkan model pembiayaan serta tata niaga yang dapat membantu petani memelihara aset secara jangka panjang dan sustain.

Platform Barisan mengenai Layanan publik adalah sebagai berikut:

1. Layanan publik harus diselenggarakan dengan kualitas yang tinggi, dimana perbaikan mencakup aspek sumber daya manusia dan kelembagaan.

2. Perbaikan penyelenggaraan layanan publik mentargetkan penurunan ekonomi biaya tinggi secara signifikan.

3. Penyelenggaraan layanan publik akan megutamakan kepentingan penduduk miskin dan nyaris miskin.

4. Kewenangan penyelenggaraan layanan publik yang dilimpahkan ke daerah harus bisa memotong sebagian hambatan birokratis, lebih aspiratif dan responsif.

5. Kebijakan perbaikan jangka pendek mencakup aspek-aspek seperti: a. Penetapan standar pelayanan, yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis layanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi layanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan biaya layanan. b. Pengembangan prosedur standar operasional untuk memastikan proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten dan cenderung membaik. c. Pengembangan sistem pengelolaan pengaduan dan informasi kepuasan masyarakat. d. Pengembangan mekanisme penilaian kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan.

Platform Barisan tentang Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanganan kesehatan masyarakat harus mendapat prioritas tinggi. Upaya tersebut antara lain meliputi kebijakan dan program yang bersifat pemeliharaan kesehatan maupun pengobatan bagi mereka yang sakit.

2. Pemeliharaan kesehatan masyarakat diantaranya mencakup upaya edukasi perbaikan lingkungan hidup, pengaturan atas industri, pembenahan tata kota, serta edukasi pemeliharaan kesehatan individu dan keluarga. Hal itu diimbangi dengan perbaikan layanan kesehatan yang juga bersifat edukasi pada tingkat desa, seperti puskesmas dan posyandu.

3. Seluruh layanan kesehatan harus diselenggarakan secara efisien dan efektif sehingga dapat diakses dengan mudah dan berbiaya murah. Bahkan sebagian cukup besarnya akan diupayakan bersifat gratis. Beberapa model jaminan kesehatan dibuat dan dipilih secara selektif, serta dijalankan dengan efektif.

Platform Barisan tentang Kebijakan Moneter dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan moneter berorientasi kepada stabilitas ekonomi yang melindungi dan mendukung perkembangan ekonomi nasional, khususnya perekonomian rakyat kebanyakan.

2. Kebijakan suku bunga yang dipilih adalah rezim suku bunga rendah, yang memungkinkan suku bunga pinjaman bagi UMK yang murah dan terjangkau.

3. Akses keuangan yang mudah bagi semua (financial inclusion) dirancang dan dikembangkan dengan keberpihakan kepada rakyat (konsumen) bukannya lembaga dan industri keuangan itu sendiri.

4. Kebijakan tentang inflasi, termasuk pengelolaan jumlah uang beredar banyak beredar, secara cermat dirancang dan dijalankan dengan orientasi kepentingan masyarakat banyak. Amat dihindari kebijakan yang lebih banyak menguntungkan para pelaku industri keuangan dan perbankan semata.

5. Mengelimanasi ketergantungan kepada arus masuk atau arus keluar dari modal dan uang, khususnya yang bukan untuk investasi langsung.

Platform Barisan mengenai Sistem Penggajian dan Reorientasi Pengelolaan Keuangan Negara adalah sebagai berikut:
1. Dalam rangka efisiensi birokrasi, perlu direncanakan pemindahan kegiatan Kementerian teknis dan BUMN Strategis dari Ibukota Pemerintahan ke beberapa kota lain.
2. Dilakukan penataan ulang, semacam set up, merger, dan pengembangan, atas BUMN-BUMN sesuai dengan kebutuhan strategis kini dan mendatang.
3. Pengembangan Sistem penggajian nasional untuk meningkatkan kepastian dan keteraturan dalam reformasi kebijakan publik, sebagai salah satu prasyarat pengurangan korupsi atau penyalagunaan keuangan lainnya.
4. Penyesuaian mendasar mengenai Pengelolaan Keuangan Negara dengan tetap mengedepankan kinerja, dan berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran. Dihindari upaya menggadaikan negeri lewat akrualisasi maupun potensi arus kas masa depan baik di level keuangan pemerintahan pusat maupun propinsi maupun kabupaten/kota. Reorientasi Regulatif atas Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara berbasis Kinerja yang tetap mengedepankan keberpihakan, kemandirian, dan kedaulatan beserta turunan-turunan regulatifnya.
5. Penyesuaian mendasar mengenai Desain dan Aplikasi APBN serta Akuntansi Pemerintahan yang berpihak, berorientasi kemandirian dan kedaulatan.